News Opinion

Bank Negara Malaysia Memutuskan Publik sebagai penentu untuk Mendukung atau Mengekang Mata Uang Kripto di Negaranya

Laporan dari Kuala Lumpur, Malaysia, pada 12 Februari 2018, menunjukkan bahwa Gubernur Muhammad Ibrahim dari Bank Negara Malaysia, bank sentral negara itu, akan merilis sebuah makalah konsep tentang mata uang kripto untuk pertimbangan publik akhir bulan ini. Bank telah berjanji untuk tidak melarang cryptocurrency atau mengklasifikasikannya sebagai fiat, tetapi akan membiarkan pasar memutuskan cryptocurrency mana yang berkembang dan yang jatuh ke dalam ketidakjelasan.

Setelah menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, Gubernur Muhammad Ibrahim dari Bank Negara Malaysia, merilis sebuah konsep regulasi tentang mata uang kripto untuk pertimbangan publik pada akhir bulan Febuari, bank sentral Malaysia telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi “risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkait dengan penggunaan mata uang digital dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan mata uang digital di Malaysia.”

Ibrahim menjelaskan pendekatan bank saat dia mengajukan pertanyaan selama jamuan makan malam ke-40 Harvard Business School Alumni Club Malaysia:

“Pada dasarnya, kami akan membiarkan promotor cryptocurrency termasuk bitcoin, ethereum dan ripple untuk menjadi lebih transparan … Dengan demikian, publik dapat memutuskan sendiri jika mereka ingin berinvestasi dalam cryptocurrency”

Kabar berita di Malaysia :

Malaysiab.jpg

 

Dari sisi Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pilihan publik di Malaysia, pilihan diberikan kepada maasyarakat Malaysia secara demokratis. Jika kedepannya akan lebih transparan dan dapat memenuhi prasyarat AML dan CFT/ Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Kontra Terorisme, maka kemungkinan tidak hanya sekedar dibiarkan namun bisa jadi diakui dan disahkan menjadi mata uang yang sah, namun jika tidak bisa memenuhi prasyarat tersebut kemungkinan juga akan dikekang penggunaannya.

Namun itu semua juga melihat akan reaksi dan pilihan publik.Jika publik memilih untuk menggunakan dan memenuhi prasyarat AML/ CFT maka akan mudah untuk dijalankan. Namun apabila publik memilih menggunakan namun belum memenuhi prasyarat AML/ CFT, maka pekerjaan bagi Pemerintah Malaysia untuk menggodok regulasinya agar bisa memenui prasyarat tersebut.

Pejabat lain di Malaysia yang menentang pembatasan berat Cryptocurrency adalah Wakil Menteri Keuangan Johari Abdul Ghani, yang percaya larangan mungkin “mengekang kreativitas dan inovasi di sektor keuangan.” Dalam pidato yang di berikan pada 9 Februari sebelum hadir di Sime Darby Convention Centre, Ibrahim menautkan kebijakan ini dengan inflasi yang dialami Malaysia pada tahun 2008 dan penyimpangan keuangan di negaranya. Dia mengutip kata-kata Presiden John F. Kennedy tentang “konformitas” menjadi “Penjara kebebasan dan musuh pertumbuhan.” Kata-kata motivasi ini tampak menjadi panutan dan menjadi dasar dalam pengambilan putusan kebijakan Cryptocurrency di Malaysia.

Sumber :

https://www.ethnews.com/malaysian-central-bank-will-let-public-decide-on-cryptocurrencies

http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/resources/2015-12-21-10-55-22/news/2617-malaysia-benar-dagangan-mata-wang-kripto

http://www.bnm.gov.my/index.php?lang=en&ch=en_circulation_currency&pg=en_circulation_banknotes

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s